LUWU-Sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, bahkan hasilnya telah dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 65/2023 dengan luas 34.454 meter persegi. Namun, hingga kini Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Andi Marwah belum juga terbit. Kondisi tersebut membuat persoalan tanah seluas kurang lebih 15 hektare di Dusun Kombong, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, masih menyisakan polemik dan tanda tanya besar bagi pihak keluarga.
Pihak keluarga Andi Marwah mempertanyakan kepastian hak atas tanah tersebut, menyusul munculnya klaim dari sejumlah pihak lain, dugaan penguasaan sebagian lahan, serta belum adanya kejelasan mengenai proses penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Berdasarkan keterangan keluarga, tanah tersebut merupakan milik almarhumah Andi Nurung Opu Daengna Tompo. Sekitar 40 tahun silam, almarhumah disebut pernah meminta seseorang yang dikenal sebagai bapaknya Sanda untuk menjaga lahan tersebut.
Namun, persoalan mulai berkembang ketika muncul klaim kepemilikan dari pihak lain terhadap sebagian bidang tanah yang sama.
Riwayat sengketa tanah tersebut sebelumnya pernah bergulir melalui jalur hukum. Seseorang bernama Kadir, yang disebut sebagai orang suruhan Opu Tompo, dikabarkan mengklaim sebagian tanah milik Andi Marwah dengan luas kurang lebih 3 hektare.
Perselisihan itu kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Belopa pada 15 Juni 2016 dan berujung pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pdt/2016.
Menurut keterangan keluarga, setelah putusan tersebut dimenangkan, dilakukan proses pengukuran terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara.
Selanjutnya, Andi Marwah memberikan kuasa kepada Andi Besse untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut. Luas awal bidang tanah yang hendak diukur tercatat sekitar 39.844 meter persegi.
Dalam proses pengukuran, Andi Besse disebut mengalami hambatan dari seseorang bernama Sanda Padang.
Sanda Padang diduga menghalangi proses pengukuran dengan alasan bahwa orang tuanya telah lama menjaga lokasi tanah tersebut. Namun, menurut keterangan pihak keluarga Andi Besse, saat itu tidak diperlihatkan dokumen atau alas hak kepemilikan tanah sebagai dasar klaim tersebut.
Atas kejadian itu, Andi Besse melaporkan Sanda Padang ke Polsek Bua pada 3 Desember 2022.
Namun, dalam perkembangannya, Sanda Padang disebut meminta penyelesaian secara damai kepada Andi Besse. Bahkan, Sanda Padang memohon agar diberikan sebagian tanah di atas lokasi yang diklaim sebagai milik Andi Marwah, dengan ukuran lebar 77 meter dan panjang 70 meter.
Setelah dilakukan pengukuran oleh pihak terkait, luas bidang tanah tercatat menjadi 34.454 meter persegi.
Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 65/2023, Berkas Nomor 1139/2023, dengan Nomor Bidang 00935.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Zaldi Amir, S.ST., M.H., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Persoalan kembali berkembang setelah pengukuran dilakukan oleh BPN Kabupaten Luwu di Belopa.
Kali ini, muncul pihak lain bernama Muhammad Said yang disebut mengklaim atau menguasai sebagian lokasi tersebut. Muhammad Said dikabarkan mengaku mendapat perintah dari Idin, yang disebut sebagai Kepala Dusun Kombong, Desa Tiromanda.
Perselisihan antara pihak Andi Besse dan Muhammad Said bersama pihak lainnya kemudian dibawa ke proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Luwu. Namun, berdasarkan keterangan keluarga Andi Besse, pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Pihak keluarga mengungkapkan bahwa dalam mediasi tersebut, BPN mengarahkan agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk menyarankan pemberian sebagian tanah kepada pihak yang mengklaim atau menguasai lokasi tersebut.
Arahan tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga. Mereka menilai persoalan kepemilikan tanah semestinya diselesaikan berdasarkan dokumen alas hak, hasil pengukuran, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Keluarga berharap penyelesaian persoalan tersebut tidak justru membebankan pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah untuk memberikan sebagian lahannya kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum masing-masing klaim.
Hal lain yang menjadi perhatian keluarga adalah adanya surat penangguhan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Andi Marwah.
Menurut keterangan Andi Besse, surat penangguhan tersebut sudah ada sebelum mediasi berlangsung di Kantor BPN Kabupaten Luwu. Namun, Andi Besse mengaku tidak pernah diperlihatkan dokumen tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar, alasan, serta proses administrasi yang menyebabkan penerbitan SHM atas nama Andi Marwah ditangguhkan.
Keluarga juga menyebut bahwa pada tahun 2025 pernah mendapat janji dari seseorang bernama Andi Nusantara, yang disebut sebagai pihak BPN Kabupaten Luwu, bahwa SHM milik Andi Marwah akan diterbitkan.
Namun, hingga berita ini disusun, menurut keterangan keluarga, janji tersebut belum terealisasi.
Pihak keluarga pun mempertanyakan apakah terdapat keberatan, sengketa administrasi, atau persoalan lain yang menjadi dasar tertundanya penerbitan sertifikat tersebut.
Merasa hak atas tanah keluarganya belum memperoleh kepastian, Andi Besse kemudian melaporkan Muhammad Said dan pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penguasaan atau penyerobotan tanah tersebut ke Polres Luwu pada 11 Agustus 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan tanah milik saudara kandungnya, Andi Marwah.
Namun, fokus persoalan yang kini menjadi perhatian keluarga bukan hanya proses pengaduan tersebut, melainkan juga kepastian administrasi pertanahan yang hingga saat ini belum mereka peroleh.
Keluarga berharap BPN Kabupaten Luwu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status bidang tanah Nomor 00935, hasil pengukuran seluas 34.454 meter persegi, keberadaan surat penangguhan penerbitan SHM, serta alasan belum terealisasinya penerbitan sertifikat yang sebelumnya dijanjikan.
Mereka juga meminta agar seluruh klaim kepemilikan dari pihak-pihak lain diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari pihak terkait.
Mulai dari riwayat kepemilikan tanah, kedudukan hukum putusan Mahkamah Agung, hasil pengukuran BPN, munculnya klaim pihak lain, hingga alasan administrasi yang menyebabkan SHM atas nama Andi Marwah belum diterbitkan.
Pihak keluarga berharap tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan administrasi maupun penyelesaian sengketa pertanahan tersebut.
INFO TERKINI membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, pemerintah Desa Tiromanda, Muhammad Said, Idin, Sanda Padang, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
Sebab, pengukuran bidang tanah dan penerbitan peta bidang merupakan bagian dari proses administrasi pertanahan, tetapi kepastian hak atas tanah tetap harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dokumen, data yuridis, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, dan setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan secara transparan, objektif, serta berdasarkan hukum.(Tim/Red)
