Gambar ilustrasi
PALOPO – Penanganan laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana sewa lapak pedagang di Pasar Sentral Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp960 juta, kembali menjadi sorotan.
Diberitakan sebelumnya : https://www.info-terkini.com/2026/11/lapor-kapolri-laporan-dugaan.html?m=1
Pasalnya, sejak laporan tersebut resmi diterima Polda Sulawesi Selatan pada 15 Juli 2026, pelapor mengaku masih menantikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Bahkan, berdasarkan aplikasi layanan Bareskrim Polri yang diperoleh redaksi INFO TERKINI, laporan tersebut masih menampilkan status terakhir “Disposisi”.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penyelidikan telah berjalan dan apa saja langkah hukum yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan.
Pelapor pun berharap Kapolri memberikan atensi terhadap perkara tersebut agar memperoleh penanganan yang transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: LP/B/792/VII/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam dokumen tersebut, Andi Ikhsan B. Mattotorang tercatat sebagai pelapor. Ia melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di kawasan Pasar Sentral Palopo, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, pada November 2025.
Berdasarkan uraian dalam tanda penerimaan laporan, persoalan tersebut berkaitan dengan dana setoran sewa lapak yang dibayarkan para pedagang di Pasar Sentral Palopo.
Sejumlah pihak yang disebutkan dalam laporan antara lain Irma, Andi Tenri Sa'na, Andi Zulfikar, BM, dan pihak lainnya.
Pelapor menduga dana yang seharusnya menjadi haknya telah diambil tanpa sepengetahuannya. Dana tersebut, menurut uraian laporan, berasal dari setoran sewa lapak para pedagang.
Persoalan ini juga berkaitan dengan klaim hak atas tanah di kawasan Pasar Sentral Palopo. Pelapor menyebut objek tanah tersebut memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2536 K/PDT/2013.
Atas peristiwa yang dilaporkan, pelapor mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp960 juta.
Hal yang menjadi perhatian adalah riwayat perkembangan perkara sebagaimana di tampilkan dalam aplikasi layanan Bareskrim Polri.
Dalam data tersebut, tercantum bahwa laporan diterima pada 15 Juli 2026 dengan satuan kerja penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, pada Kamis, 23 Juli 2026, tercatat perkembangan perkara dengan keterangan “Penyelidikan Dimulai”.
Pada riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Surat Perintah Penyelidikan telah diterbitkan.
Namun, pada bagian status terakhir yang ditampilkan dalam aplikasi, laporan tersebut masih tercatat dengan keterangan “Disposisi”.
Data inilah yang kemudian menjadi perhatian pelapor. Sebab, setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan, pelapor berharap terdapat perkembangan yang jelas mengenai tindak lanjut penanganan laporan tersebut.
Sejumlah pertanyaan pun patut mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian.
Sejauh mana penyelidikan telah dilakukan? Apakah pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan sudah dimintai keterangan? Apakah dokumen pendukung, bukti pembayaran, serta aliran dana setoran sewa lapak telah ditelusuri oleh penyidik?
Termasuk, apakah terdapat kendala dalam proses penyelidikan sehingga pelapor masih menantikan informasi perkembangan perkara?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap penanganan laporan masyarakat yang telah diterima secara resmi oleh kepolisian.
Dengan nilai kerugian yang dilaporkan diduga mencapai sekitar Rp960 juta, perkara ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Pelapor berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan dapat memberikan atensi serta memastikan laporan tersebut ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Transparansi perkembangan perkara menjadi penting agar pelapor mengetahui sejauh mana laporan yang telah disampaikan mendapatkan tindak lanjut.
Sebab, masyarakat yang menempuh jalur hukum tentu mengharapkan bukan hanya bukti administrasi penerimaan laporan, tetapi juga kepastian mengenai proses penanganannya.
Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyelidikan, termasuk tindak lanjut setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan pada 23 Juli 2026.
Redaksi INFO TERKINI juga mendorong agar setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk memberikan klarifikasi.
Dugaan tindak pidana yang dilaporkan belum dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang terbukti sebelum melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi INFO TERKINI belum memperoleh keterangan resmi dari penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mengenai perkembangan terbaru laporan tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab bagi pihak kepolisian maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Kini, publik menanti penjelasan dan kepastian.
Laporan dugaan penggelapan dana sewa lapak senilai sekitar Rp960 juta ini sudah tercatat, Surat Perintah Penyelidikan telah diterbitkan, tetapi bagaimana perkembangan selanjutnya?
Atensi Kapolri diharapkan menjadi dorongan agar laporan masyarakat tersebut memperoleh kejelasan dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
INFO TERKINI
Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan.
