Gambar Ilustrasi (Sumber Air)
PALOPO – DIBERITAKAN SEBELUMNYA:
Polemik kepemilikan dan pengelolaan tanah Pasar Sentral Palopo kembali memanas. Setelah Irma menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kedudukan ahli waris, pengelolaan pasar, hingga penggunaan putusan Mahkamah Agung, kini Opu Buya Andi Ikhsan Bin Andi Baso Mattotorang angkat bicara dan menyampaikan bantahan keras terhadap sejumlah keterangan tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media info-terkini.com. Opu Buya menegaskan bahwa dasar hukum yang selama ini ia jadikan pegangan bukanlah Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan putusan Mahkamah Agung yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ia mengutip salah satu amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum bahwa penggugat merupakan pemilik satu-satunya atas objek tanah yang disengketakan.
Menurut Opu Buya, perkara tersebut merupakan gugatan Andi Baso Mattotorang yang memberikan kuasa penuh atau kuasa istimewa kepadanya untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara melawan Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sulawesi Selatan, cq. Wali Kota Palopo.
"Yang memberikan kuasa kepada saya adalah ayahanda langsung, Andi Baso Mattotorang. Bukan karena penunjukan anak-anak dari istri pertama maupun istri kedua sebagaimana yang disampaikan Irma. Saya menjalankan kuasa istimewa berdasarkan pemberian langsung dari ayahanda," tegas Opu Buya.
BANTAH DISEBUT HANYA PERWAKILAN KELUARGA
Menanggapi pernyataan Irma yang menyebut bahwa anak-anak dari istri pertama dan kedua sebelumnya sepakat menunjuk Andi Ikhsan sebagai perwakilan keluarga untuk mengurus persoalan tanah, Opu Buya secara tegas membantah.
Ia menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan riwayat pemberian kuasa yang diketahuinya.
"Kapan mereka menunjuk saya sebagai perwakilan keluarga? Jangan membuat pernyataan yang seolah-olah saya mendapatkan kuasa dari anak-anak istri pertama dan kedua. Faktanya, ayahanda Andi Baso Mattotorang sendiri yang memberikan kuasa istimewa langsung kepada saya," ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan alasan efisiensi waktu dan biaya yang disampaikan Irma, mengingat menurutnya dirinya saat itu juga berdomisili di Jakarta sehingga harus melakukan perjalanan Jakarta-Palopo untuk mengurus perkara tersebut.
"Kalau alasannya efisiensi waktu dan biaya, justru saya yang harus bolak-balik Jakarta-Palopo dengan biaya perjalanan sendiri. Mengapa saya yang diberikan kuasa? Karena ayahanda sendiri yang mempercayakan dan memberikan kuasa kepada saya," ujarnya.
Opu Buya juga menyebut bahwa anak-anak dari istri pertama dan kedua tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palopo, meskipun menurutnya perkara tersebut berlangsung cukup panjang.
"Setidak-tidaknya mereka pernah hadir sekali dalam persidangan agar mengetahui bagaimana beratnya menghadapi gugatan terhadap pemerintah. Namun, menurut yang saya ketahui, mereka tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut," tambahnya.
BANTAH KLAIM KELUARGA MENGELUARKAN BIAYA RATUSAN JUTA HINGGA MILIARAN
Pernyataan Irma mengenai adanya pengeluaran biaya keluarga yang tidak sedikit untuk mendukung proses pengurusan tanah juga mendapat bantahan dari Opu Buya.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan yang menurutnya pernah disampaikan Irma melalui pengeras suara di lingkungan Pasar Sentral Palopo, yakni bahwa ibunya telah menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk membantu pengurusan pasar.
Opu Buya mempertanyakan dasar pernyataan tersebut dan meminta agar ditunjukkan bukti transaksi, kwitansi, ataupun transfer apabila memang terdapat dana yang diberikan kepadanya.
"Kalau memang benar ada uang ratusan juta bahkan miliaran yang diberikan kepada saya untuk pengurusan pasar, mana bukti transfer atau kwitansinya? Sepanjang yang saya ingat, tidak pernah ada pemberian uang seperti yang dituduhkan tersebut, bahkan Rp100 ribu pun tidak pernah saya terima untuk keperluan itu," bantahnya.
Ia kemudian mengingat satu peristiwa ketika ayahandanya meminta dirinya mengantar ke wilayah Wondula, Sorowako, untuk menemui Tenri atau Lukmi Sari, yang disebutnya merupakan ibu dari Irma.
Menurut Opu Buya, dalam kunjungan tersebut ayahandanya bermaksud meminjam uang sekitar Rp10 juta.
Namun, ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut berbeda dengan tuduhan adanya pemberian dana ratusan juta atau miliaran rupiah untuk pengurusan Pasar Sentral Palopo.
KLAIM TELAH MEMBAGIKAN HASIL PENGELOLAAN PASAR SELAMA HAMPIR 10 TAHUN
Persoalan berikutnya menyangkut pengelolaan dan pembagian hasil Pasar Sentral Palopo yang menjadi salah satu titik perbedaan keterangan antara Irma dan Opu Buya.
Sebelumnya, Irma menyampaikan bahwa pihak keluarga keturunan istri pertama dan kedua merasa hak serta keberadaan mereka tidak diperhatikan. Bahkan, ia menduga Andi Ikhsan bersama saudara-saudaranya menikmati hasil pengelolaan pasar selama bertahun-tahun.
Menanggapi hal tersebut, Opu Buya membantah keras.
Ia mengklaim bahwa selama hampir 10 tahun dirinya mengelola dan mengoordinasikan pembagian hasil sewa lapak, kios, dan los di Pasar Sentral Palopo, hasil tersebut telah dibagikan kepada sejumlah anggota keluarga yang menurutnya berhak menerima.
Ia menyebut tarif sewa yang diterapkan pada masa pengelolaannya antara lain lapak sekitar Rp5.000, kios Rp10.000, serta los berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000.
Menurutnya, pembagian hasil tersebut juga diberikan kepada Zulpikar, Irma melalui ibunya Tenri, serta anggota keluarga lainnya.
"Bagaimana bisa dikatakan mereka tidak diperhatikan? Selama hampir 10 tahun, hasil pengelolaan pasar saya bagikan kepada keluarga. Zulpikar menerima sekitar Rp9 juta per bulan, sementara pihak perempuan menerima sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan, termasuk Tenri, ibu Irma," jelasnya.
Opu Buya mengaku memiliki bukti berupa rekening koran dan catatan transfer yang menurutnya dapat menunjukkan adanya penyaluran dana kepada sejumlah anggota keluarga.
Ia juga menjelaskan bahwa pembagian tersebut dilakukan dengan perhitungan yang menurutnya telah disepakati, yakni dengan perbandingan dua banding satu.
"Saya tidak pernah menikmati sendiri hasil pengelolaan pasar sebagaimana yang dituduhkan. Ada pembagian kepada keluarga dan saya memiliki bukti transaksi perbankan. Kalau diperlukan, bukti tersebut dapat diperlihatkan untuk menjelaskan aliran pembagian dana selama ini," ujarnya.
BANTAH TUDUHAN MENGABURKAN NAMA AHLI WARIS
Terkait pernyataan Irma yang menduga adanya persoalan dalam pencantuman nama-nama ahli waris, Opu Buya mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya dibicarakan berdasarkan dokumen dan putusan pengadilan, bukan melalui dugaan atau pernyataan sepihak.
"Kalau memang ada dugaan nama ahli waris dikaburkan, apa buktinya? Jangan hanya menyampaikan tuduhan tanpa menunjukkan dasar dan dokumennya," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengklaim kedudukan hukum berdasarkan pengakuan pribadi, melainkan merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan kuasa istimewa yang menurutnya diberikan langsung oleh Andi Baso Mattotorang.
Menurut Opu Buya, kedudukan hukum yang dimaksud dalam putusan tersebut harus dibaca secara utuh, termasuk identitas para pihak, objek sengketa, pertimbangan hukum, serta amar putusan.
SOROT PERSOALAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI LINGKUNGAN PASAR
Dalam keterangannya, Opu Buya juga menyinggung dugaan penggunaan pengeras suara atau toa oleh Zulpikar dan Irma di lingkungan Pasar Sentral Palopo.
Ia menduga tindakan tersebut berlangsung berulang kali, bahkan hampir setiap hari selama kurun waktu November 2025 hingga November 2026.
Menurutnya, melalui pengeras suara tersebut pernah disampaikan berbagai pernyataan yang mempertanyakan kedudukannya sebagai pihak yang berkaitan dengan objek tanah Pasar Sentral Palopo.
Di antaranya, tudingan bahwa dirinya bukan ahli waris karena ibu kandungnya masih hidup, serta sejumlah pernyataan lain yang menurutnya telah merugikan nama baiknya.
"Saya merasa sangat dirugikan dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Jangan sampai persoalan keluarga dan sengketa tanah justru berkembang menjadi tindakan saling menjatuhkan nama baik di hadapan masyarakat," ungkapnya.
Ia juga membantah pernyataan yang menurutnya menuding dirinya sebagai pembohong dan mempertanyakan kapasitas keagamaannya.
KLAIM ADANYA PENGAMBILALIHAN PENGELOLAAN DAN HASIL PASAR
Tidak hanya membantah pernyataan Irma, Opu Buya turut mengungkapkan dugaan adanya perubahan pengelolaan dan penarikan hasil di lingkungan Pasar Sentral Palopo.
Menurut keterangannya, sejumlah orang yang disebutnya sebagai para penagih atau petugas pengumpulan uang sewa diduga dikeluarkan secara paksa dari lingkungan pasar.
Ia menduga setelah peristiwa tersebut, pengumpulan hasil sewa pasar diambil alih oleh pihak lain tanpa adanya pembagian kepada dirinya, ibu kandungnya, maupun sejumlah anggota keluarga yang menurutnya selama ini menerima bagian.
Opu Buya memperkirakan penerimaan uang sewa pasar yang saat ini dipersoalkan mencapai lebih dari Rp4 juta per hari.
Jika angka tersebut dikalikan 30 hari, nilainya diperkirakan mencapai Rp120 juta per bulan. Sementara dalam kurun waktu 12 bulan, jumlahnya dapat mencapai sekitar Rp1,44 miliar.
"Menurut perhitungan saya, hasil yang terkumpul lebih dari Rp4 juta per hari. Kalau dikalikan satu bulan mencapai Rp120 juta, dan satu tahun sekitar Rp1,44 miliar. Saya mempertanyakan ke mana aliran hasil tersebut dan mengapa tidak ada pembagian kepada saya, ibu kandung saya, serta sebagian ahli waris lainnya yang selama ini menerima bagian," ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan penguasaan dan pengelolaan hasil pasar secara sepihak.
Namun, besaran penerimaan harian, pihak yang mengelola, serta aliran dana tersebut masih memerlukan verifikasi melalui catatan penerimaan, dokumen pengelolaan, dan keterangan pihak-pihak terkait.
MINTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DIBACA SECARA UTUH
Menutup keterangannya, Opu Buya kembali menegaskan bahwa dirinya meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak membangun opini berdasarkan penafsiran sepihak terhadap putusan pengadilan.
Menurutnya, putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar keterangannya harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai siapa pihak yang dimenangkan, bagaimana kedudukan para pihak, serta apa konsekuensi hukum dari putusan tersebut.
"Saya tidak mengaku-ngaku sendiri. Ada putusan Mahkamah Agung dan ada kuasa istimewa dari ayahanda. Selama hampir 10 tahun saya juga telah membagikan hasil pengelolaan kepada keluarga. Sangat disayangkan apabila apa yang telah dilakukan selama ini justru dibalas dengan tuduhan dan pernyataan yang merugikan nama baik saya," tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan dokumen hukum, bukti transaksi, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diketahui Andi Baso bin Andi Mattotorang memiliki tiga orang istri dan sejumlah anak dari masing-masing perkawinan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Istri Pertama
Memiliki dua orang anak:
A. Ansari Pati
A. Zulpikar
2. Istri Kedua
Memiliki satu orang anak:
1. A. Lukmi Sari alias Tenri (ibunya bernama Irma).
3. Istri Ketiga
Memiliki lima orang anak:
Buya Andi Ikhsan
A. Suhriani Sari
A. Muslim
A. Rahmi Sari
A. Harbia Sari






