MAKASSAR – "Jangan arogan, jangan berbohong, jangan menyalahgunakan kewenangan, dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat."
Empat pesan moral yang tertuang dalam sebuah poster dan beredar di media sosial tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Pesan tersebut mengandung makna bahwa kehormatan seorang anggota Polri tidak hanya diukur dari pangkat dan jabatan, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, serta kesungguhannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pesan tentang Polri humanis tentu tidak cukup hanya menjadi slogan atau tulisan yang terpampang di media sosial. Masyarakat berharap nilai-nilai tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk ketika menangani laporan pengaduan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.
Salah satu perkara yang kini menjadi perhatian adalah laporan dugaan penggelapan dana sewa lapak pedagang di Pasar Sentral Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp960 juta.
Dalam semangat mewujudkan Polri yang Presisi dan humanis, setiap masyarakat yang datang melaporkan dugaan tindak pidana tentu berharap mendapatkan pelayanan yang baik.
Pelapor tidak meminta agar seseorang langsung dinyatakan bersalah. Pelapor juga tidak meminta penyidik mengabaikan prosedur hukum.
Yang diharapkan adalah proses penanganan laporan berjalan profesional, transparan, objektif, serta memberikan informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, ketika seseorang datang ke kantor polisi untuk mencari keadilan, ada harapan besar yang dititipkan kepada institusi penegak hukum.
Jangan sampai masyarakat yang sudah berani melapor justru merasa diabaikan. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan keadilan berubah menjadi kekecewaan karena tidak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan laporannya.
Laporan Dugaan Penggelapan Rp960 Juta Menanti Kejelasan
Diberitakan sebelumnya oleh INFO TERKINI:
Laporan dugaan penggelapan tersebut resmi diterima Polda Sulawesi Selatan pada 15 Juli 2026.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: LP/B/792/VII/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, Andi Ikhsan B. Mattotorang tercatat sebagai pelapor.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dana setoran sewa lapak pedagang di kawasan Pasar Sentral Palopo, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
Dalam uraian laporan, sejumlah pihak disebutkan, antara lain Irma, Andi Tenri Sa'na, Andi Zulfikar, BM, dan pihak lainnya.
Pelapor menduga dana yang seharusnya menjadi haknya telah diambil tanpa sepengetahuannya. Nilai kerugian yang diklaim pelapor ditaksir mencapai sekitar Rp960 juta.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan klaim hak atas tanah di kawasan Pasar Sentral Palopo yang disebut memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2536 K/PDT/2013.
SP Lidik Telah Terbit, Mengapa Perkembangan Masih Dipertanyakan?
Berdasarkan riwayat pada aplikasi layanan Bareskrim Polri yang diperoleh redaksi INFO TERKINI, laporan tersebut diterima pada 15 Juli 2026.
Selanjutnya, pada Kamis, 23 Juli 2026, tercatat perkembangan dengan keterangan "Penyelidikan Dimulai".
Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Surat Perintah Penyelidikan telah diterbitkan.
Namun, pada bagian status terakhir yang ditampilkan dalam aplikasi, laporan tersebut masih tercatat dengan keterangan "Disposisi".
Kondisi ini menjadi perhatian pelapor yang mengaku masih menantikan penjelasan mengenai sejauh mana proses penyelidikan berjalan.
Sejumlah pertanyaan pun membutuhkan jawaban dari pihak kepolisian.
Sudah sejauh mana penyidik melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut?
Apakah pihak-pihak yang berkaitan sudah dimintai keterangan?
Apakah bukti pembayaran, dokumen pendukung, serta aliran dana setoran sewa lapak telah ditelusuri?
Apakah terdapat kendala dalam proses penyelidikan?
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Atensi Kapolri dan Kapolda Sulsel Diharapkan
Melalui pemberitaan ini, redaksi INFO TERKINI berharap Kapolri memberikan atensi terhadap laporan dugaan penggelapan yang dilaporkan Andi Ikhsan B. Mattotorang tersebut.
Kapolda Sulawesi Selatan dan jajaran Ditreskrimum Polda Sulsel juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Hal ini sekaligus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pesan Polri humanis bukan sekadar slogan, melainkan benar-benar hadir dalam pelayanan dan penegakan hukum.
Polri yang humanis bukan berarti harus mengabulkan semua keinginan pelapor. Namun, setiap laporan masyarakat patut ditangani secara profesional, setiap pelapor berhak mendapatkan pelayanan yang baik, dan setiap proses hukum harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama: masyarakat yang melapor bukan musuh kepolisian. Mereka adalah warga negara yang mempercayakan persoalannya kepada aparat penegak hukum.
Karena itu, jangan sampai pelapor merasa sendirian setelah menempuh jalur hukum.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai perkembangan laporan.
Empat pesan moral dalam poster tersebut patut menjadi pengingat bagi setiap anggota Polri:Jangan arogan.Jangan berbohong.Jangan menyalahgunakan kewenangan.Jangan pernah menyakiti hati masyarakat.
Sebab, keberhasilan Polri bukan hanya dilihat dari banyaknya perkara yang diungkap, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat yang terus dijaga melalui pelayanan yang adil, transparan, dan berintegritas.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi INFO TERKINI belum memperoleh keterangan resmi dari penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mengenai perkembangan terbaru laporan tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada pihak kepolisian maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Seluruh dugaan yang dilaporkan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebutkan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Kini masyarakat menanti, apakah semangat Polri humanis juga tercermin dalam kepastian pelayanan terhadap laporan dugaan penggelapan Rp960 juta di Pasar Sentral Palopo?
Atensi Kapolri diharapkan menjadi dorongan agar laporan tersebut memperoleh kejelasan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
INFO TERKINI
Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan.
