PALOPO – DIBERITAKAN SEBELUMNYA:
Polemik dugaan penggelapan dana pengelolaan Pasar Sentral Palopo kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mencuat melalui laporan dugaan penggelapan yang dilayangkan ke Polda Sulawesi Selatan, kini pihak keluarga yang mengaku sebagai bagian dari ahli waris atas tanah yang menjadi objek persoalan turut angkat bicara.
Melalui keterangannya kepada awak media, Sabtu (14/11/2026), Irma menyampaikan sejumlah keberatan terhadap pernyataan dan pemberitaan yang sebelumnya berkembang. Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dilihat hanya dari satu sudut pandang, terlebih menyangkut sejarah kepemilikan tanah, kedudukan ahli waris, hingga pengelolaan Pasar Sentral Palopo.
Irma secara terbuka mempertanyakan dasar klaim kepemilikan tanah yang disampaikan Andi Ikhsan. Ia bahkan mempertanyakan apakah sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi dasar klaim tersebut pernah diperlihatkan kepada pihak keluarga.
"Andi Ikhsan mungkin pernah memperlihatkan sertifikat hak miliknya sesuai dengan isi laporannya?" ujar Irma mempertanyakan.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya belum memberikan ruang cukup kepada pihak keluarga untuk menyampaikan versi mereka.
"Nama kami tercemar, Pak, dengan berita sepihak," ungkapnya.
Mengungkap kronologi persoalan, Irma menjelaskan bahwa pada awalnya anak-anak dari istri pertama dan istri kedua sepakat menunjuk Andi Ikhsan sebagai perwakilan keluarga untuk mengurus persoalan tanah.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil atas pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, mengingat Andi Ikhsan saat itu berdomisili di Jakarta.
Namun, Irma menegaskan bahwa penunjukan sebagai perwakilan keluarga tidak dapat dimaknai sebagai penyerahan hak kepemilikan ataupun penguasaan atas tanah yang dipersoalkan.
"Kami jadikan Buya sebagai perwakilan, bukan berarti dialah yang menguasai. Tidak mungkin kakek kami yang sudah berumur harus ke sana kemari mengurus semuanya sendiri. Tidak mungkin pula setiap kali ada pengurusan di kantor atau persidangan, seluruh keluarga harus hadir," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendukung proses pengurusan tanah tersebut.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Irma mengaku pihak keluarga dari keturunan istri pertama dan kedua justru merasa hak serta keberadaan mereka tidak lagi diperhatikan.
Bahkan, ia menduga terdapat persoalan dalam pencantuman nama-nama ahli waris yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh.
Persoalan semakin kompleks ketika Irma menyinggung pengelolaan Pasar Sentral Palopo yang menurut keterangannya telah berlangsung kurang lebih 10 tahun.
Ia menduga Andi Ikhsan bersama saudara-saudaranya menikmati hasil pengelolaan pasar selama bertahun-tahun, sementara pihak keluarga dari keturunan istri pertama dan kedua merasa belum mendapatkan hak sebagaimana yang mereka harapkan.
"Kami dari anak istri pertama dan kedua hanya mendapatkan hinaan. Bahkan kami merasa sengaja dikaburkan dalam daftar ahli waris. Namun, selama ini kami masih berusaha bersabar," tuturnya.
Irma juga mengaku keberatan terhadap sejumlah pernyataan yang disebutnya beredar melalui media sosial dan dinilai merugikan nama baik keluarga.
Ia membantah pernah melakukan maupun menyampaikan sejumlah ucapan sebagaimana yang dituduhkan kepada pihaknya.
"Kami tidak pernah melakukan atau berbicara seperti yang keluar dari mulutnya. Kami kecewa dengan tindakan dan perbuatannya yang selalu mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan kami tidak punya hak," tegas Irma.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perselisihan antarkeluarga, melainkan menyangkut kejelasan hak dan kedudukan seluruh pihak yang berkaitan dengan tanah tersebut.
Dalam keterangannya, Irma turut menyinggung putusan Mahkamah Agung yang menurutnya kerap dibawa oleh Andi Ikhsan dalam menjelaskan persoalan tanah tersebut.
Namun, ia menilai isi putusan itu perlu dibaca dan dipahami secara utuh, bukan hanya disampaikan melalui penjelasan sepihak.
Pihak keluarga berharap seluruh dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan, riwayat kepemilikan, serta dokumen ahli waris, dapat diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan salah satu pihak.
Bagi Irma, penunjukan seseorang sebagai wakil dalam proses pengurusan hukum tidak serta-merta menghapus kedudukan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan objek tanah.
Tak hanya persoalan tanah dan ahli waris, Irma juga mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penggelapan yang kini menjadi perhatian di Polda Sulawesi Selatan.
Ia menyebut laporan yang dilayangkan ke Polda Sulsel tersebut memiliki kesamaan dengan laporan yang sebelumnya telah dibuat di Polres Palopo.
Menurut pengakuannya, laporan terdahulu di Polres Palopo bahkan telah memasuki tahap penyidikan.
"Perlu kami sampaikan lagi bahwa laporan yang Buya laporkan di Polda itu adalah laporan yang dobel masalah penggelapan. Beberapa bulan lalu kasus yang sama juga sudah dilaporkan ke Polres Palopo, bahkan saat ini sudah dalam proses sidik," ungkap Irma.
Ia menjelaskan, adanya laporan di Polda Sulsel membuat pihak keluarga kembali harus menghadapi proses klarifikasi berdasarkan undangan penyidik yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
Irma membenarkan bahwa surat undangan tersebut telah diterima pada Sabtu pagi. Namun, pihak keluarga menghadapi kendala karena orang tua mereka masih dalam kondisi sakit.
"Suratnya sudah tiba tadi pagi, tetapi orang tua kami masih dalam keadaan sakit," jelasnya.
Terkait dugaan adanya laporan ganda tersebut, diperlukan pencocokan nomor laporan polisi, uraian peristiwa, objek perkara, pihak-pihak yang dilaporkan, serta perkembangan penanganan di kedua institusi kepolisian.
Kesamaan dugaan tindak pidana belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kedua laporan merupakan perkara yang identik. Karena itu, penjelasan dari pihak kepolisian diperlukan agar duduk perkara menjadi terang.
Polemik tanah Pasar Sentral Palopo kini tidak hanya berkutat pada laporan dugaan penggelapan dana, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar mengenai riwayat kepemilikan tanah, kedudukan ahli waris, kewenangan perwakilan keluarga, serta pertanggungjawaban pengelolaan pasar.
Sejumlah pertanyaan publik pun patut mendapat penjelasan:
1. Apa dasar hukum dan dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek persoalan?
2. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dari istri pertama, kedua, dan ketiga?
3. Apa ruang lingkup kewenangan Andi Ikhsan ketika ditunjuk sebagai perwakilan keluarga?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Sentral Palopo selama kurang lebih 10 tahun sebagaimana yang disampaikan Irma?
5. Apakah laporan di Polres Palopo dan Polda Sulsel memiliki objek serta peristiwa hukum yang sama?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan fakta hukum, bukan sekadar klaim masing-masing pihak.
INFO TERKINI: Membuka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
INFO TERKINI menegaskan bahwa seluruh keterangan Irma dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dari pihak yang bersangkutan dan masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pendukung maupun klarifikasi pihak lainnya.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Andi Ikhsan, Andi Baso Mattotorang, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi atas seluruh pernyataan yang disampaikan Irma.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut hak ahli waris dan pengelolaan aset bernilai besar, transparansi, keterbukaan dokumen, serta kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.
Publik tentu berharap polemik ini dapat dibuka secara terang melalui penelusuran dokumen dan proses hukum yang objektif, sehingga tidak ada pihak yang merasa haknya diabaikan.
Bersambung...






