LUWU — Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL) menggelar aksi demonstrasi di Jalan Trans Belopa, Kabupaten Luwu, pada Selasa (5/5) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional. Setelah menyampaikan aspirasi di jalan trans, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Luwu untuk melanjutkan demonstrasi.
Aksi tersebut dipimpin oleh Jendlap Idris Gusti dan Wajenlap Adnan. Puluhan massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi dengan menyoroti berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian serius di Kabupaten Luwu, khususnya terkait isu ketenagakerjaan dan pendidikan.
Dalam tuntutannya, IPMAL menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, terutama di tengah masuknya berbagai investasi di Kabupaten Luwu. Massa juga menyoroti keberadaan Pokja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu agar tidak hanya berfokus pada percepatan investasi semata, tetapi juga memastikan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Selain itu, massa aksi turut menyoroti nasib guru PPPK paruh waktu yang hingga saat ini disebut belum menerima pembayaran hak mereka. IPMAL menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan sektor pendidikan.
Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu agar segera membayarkan hak para guru PPPK paruh waktu sekaligus menaikkan gaji mereka yang dinilai sangat tidak layak.
“Kami menilai gaji Rp50 ribu itu sangat tidak manusiawi dan tidak layak diterima oleh tenaga pendidik. Guru adalah pilar pendidikan, tetapi justru diperlakukan tidak adil,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Jenlap Idris Gusti menegaskan bahwa momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan tidak boleh hanya dijadikan seremoni tahunan tanpa ada evaluasi nyata terhadap kebijakan pemerintah.
“Hari buruh harus menjadi momentum untuk menuntut keadilan bagi pekerja, dan hari pendidikan harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Wajenlap Lapangan Adnan menegaskan bahwa IPMAL akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga pemerintah daerah memberikan respons konkret terhadap tuntutan masyarakat.
