INFO TERKINI || LUWU-Gelombang keberatan datang dari sejumlah kepala desa menyusul rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh PT Putri Dewan Mandiri. Para Kades menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap kondisi keuangan desa, terlebih Dana Desa (DD) non-earmark hingga kini belum kunjung cair, membuat operasional desa berjalan serba terbatas.
Situasi keuangan desa yang tengah terjepit justru diperberat dengan adanya kewajiban mengikuti Bimtek berbiaya tinggi. Keluhan ini mencuat setelah undangan kegiatan beredar dan terkesan memaksa pemerintah desa menyiapkan anggaran tambahan yang sama sekali tidak mendesak.
“DD non-earmark belum cair, kenapa harus ada kegiatan seperti ini lagi? Terasa sekali tidak peduli dengan kondisi desa sekarang,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Biaya yang dibebankan pun tidak main-main Rp4.500.000 per peserta. Para Kades menilai angka tersebut tidak hanya tidak realistis, tetapi juga berpotensi menggerus program prioritas desa, seperti pelayanan dasar, belanja rutin, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa Kades bahkan menyampaikan bahwa kegiatan desa mulai mandek akibat kekosongan DD non-earmark, namun ironisnya mereka justru dibebani agenda berbayar yang tidak memiliki urgensi jelas.
Sejumlah pihak desa mendesak pemerintah daerah serta instansi teknis terkait untuk meninjau ulang rencana Bimtek ini, memastikan tidak ada kegiatan yang justru menambah beban di tengah kondisi anggaran yang sedang seret. Mereka menilai pemerintah harus lebih selektif agar tidak muncul dugaan upaya "memaksakan kegiatan" di saat desa berada dalam tekanan finansial.
Sementara itu, Jum, pihak PMD Kabupaten Luwu, saat diminta tanggapannya terkait hal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan sepenuhnya dikembalikan kepada masing-masing desa.
“Kalau terkait pelatihan, itu kembali ke desa, dek. Mau ikut atau tidak, karena anggarannya ada di desa,” ujarnya.
Ketika awak media menanyakan apakah ada intervensi dari pihak dinas dalam pelaksanaan Bimtek tersebut, Jum dengan tegas membantah.
“Tidak ada, dek,” singkatnya.
Ia juga menambahkan bahwa terkait pelatihan yang dimaksud, penyedia kegiatan langsung bersurat kepada desa. Seluruh keputusan, kata dia, ditetapkan melalui musyawarah desa (Musdes).
“Penyedia bersurat langsung ke desa. Semua diputuskan desa dalam musyawarah desanya kalau terkait kegiatan,” tutupnya.
Sementara pihak Pelaksana Bimtek PT Putri Dewan Mandiri. belum ada tanggapan dan klarifikasi , Namun awak media terus berupaya melakukan upaya konfirmasi guna keberimbangan pemberitaan selanjutnya. (Tim/Red)
