BELOPA-Sebanyak 111 unit kendaraan dinas (Randis) jenis motor trail ‘hilang’ misterius dalam apel kendaraan yang digelar oleh Bidang Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selama dua hari, 29–30 April 2025.
Dari total 234 unit Randis yang seharusnya hadir, hanya 122 unit yang bisa ditampilkan. Sisa 111 unit tidak muncul dan tidak diketahui keberadaannya.
Sorotan tajam pun datang dari Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML). Ketua JP2ML, Ismail Ishak, dengan tegas menyebutkan bahwa temuan ini tak boleh berhenti di laporan apel semata, tetapi harus segera ditindaklanjuti secara hukum dan administratif.
“Kita patut memberi apresiasi kepada BKAD Luwu yang telah membuka fakta ini ke publik. Namun, 111 Randis yang tidak hadir berarti tidak jelas keberadaannya, atau bisa dikatakan telah hilang. Ini sangat merugikan daerah dan bisa masuk kategori penyimpangan aset negara,” tegas Ismail.
JP2ML secara resmi mendesak Inspektorat Kabupaten Luwu untuk tidak tinggal diam dan segera membentuk tim investigasi independen, yang melibatkan Satpol PP dan SKPD terkait.
“Jangan sampai ada pembiaran. Kami khawatir ada praktik alihfungsi, peminjaman ilegal, atau bahkan penggelapan kendaraan milik pemerintah. Ini bukan sekadar administrasi, ini menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara,” ujar Ismail.
Dalam data yang dihimpun, beberapa SKPD menjadi sorotan utama. Sekretariat Daerah (Setda) Luwu misalnya, tercatat memiliki 38 unit Randis trail, namun hanya 4 unit yang hadir saat apel. Sementara itu, Dinas Kesehatan hanya mampu menghadirkan 5 dari 18 unit yang mereka kuasai, dan PUTR hanya mampu menunjukkan 15 dari 28 unit.
BKAD sendiri sebagai penyelenggara apel pun tidak luput dari sorotan. Dari 11 unit yang mereka pegang, 7 unit tidak hadir.
JP2ML mengingatkan bahwa jika temuan ini tidak segera ditelusuri hingga tuntas, maka kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan aset publik bisa benar-benar runtuh.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Bila perlu, kami dorong agar masalah ini dibawa ke penegak hukum jika hasil investigasi menunjukkan adanya unsur pelanggaran,” pungkas Ismail.
