MAKASSAR-Puluhan Massa yang mengatasnamakan diri Serikat Gerakan Rakyat Demokratik (SGRD) Melakukan unjuk rasa didepan Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jl Racing Center, Makassar, Jumat (11/4/2025)
Mereka menuntut agar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulsel mengambil tindakan tegas terhadap salah satu kadernya yang mendapat mandat Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
Aksi tersebut merupakan sikap protes terhadap Ketua DPRD Kabupaten Takalar dari asal Partai PKB sebagai bentuk kekecewaan Publik terhadap kepimpinannya di Dewan.
Spanduk yang dibentangkan didepan kantor DPW PKB Sulsel yang bertuliskan 'SGRD Evaluasi Kader PKB (Ketua DPRD Takalar).
Dalam Orasinya, Kordinator Lapangan SGRD, Tri Nur Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya menuntut Ketua dan Sekretaris DPW PKB Sulsel untuk mengevaluasi kader yang bersangkutan, baik dari aspek kinerja politik maupun moralitas sebagai pejabat publik.
Ia menilai, jabatan Ketua DPRD Takalar yang diemban kader PKB tidak mencerminkan semangat perubahan dan perjuangan rakyat yang selama ini digaungkan oleh partai berbasis Nahdliyin itu.
"Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat Takalar yang merasa diabaikan oleh wakilnya sendiri. Ketua DPRD Takalar yang notabene adalah kader PKB, sudah seharusnya menjadi representasi rakyat. Namun faktanya, banyak kebijakan dan sikapnya yang tidak berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
Tri juga menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata didorong oleh dinamika politik lokal, namun merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan publik terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Ketua DPRD Takalar yang dinilai elitis dan tertutup terhadap kritik.
Menanggapi desakan itu, Ketua DPW PKB tengah menyiapkan pertemuan dengan DPC PKB Takalar guna membahas gejolak ini.
“Kami akan gelar pertemuan dengan DPC Takalar. Bila tidak bisa ke sana, Ketua DPRD Takalar akan kami panggil ke DPW, Ini menyangkut tanggung jawab kami menjawab keresahan masyarakat,” ujarnya.
Kini sorotan tajam mengarah ke internal PKB.
Mampukah partai ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat? Atau justru mempertahankan loyalitas politik tanpa evaluasi? SGRD memperingatkan, ini bukan aksi terakhir jika tuntutan mereka diabaikan.(*)
