TAKALAR – Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi simbol ketertiban hukum dan pengawasan kini justru diguncang oleh kegaduhan internal. Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar Selasa (8/4/2025) berubah menjadi panggung interupsi panas yang menelanjangi kekacauan di tubuh DPRD Takalar.
Selama tujuh bulan menjabat, Ketua DPRD Muhammad Rijal diduga belum mampu melahirkan tata tertib (tatib) yang menjadi dasar kerja lembaga. Hal inilah yang memicu LSM Barapi, melalui Sudirman "Dangker", angkat bicara dan mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengevaluasi kadernya itu.
"Sudah tujuh bulan, tapi belum ada tatib. Lalu apa kiblatnya DPRD mengontrol jalannya pemerintahan? Kalau internalnya saja amburadul, bagaimana bisa mengawasi eksekutif?" tegas Dangker.
Interupsi keras mencuat dari sejumlah anggota dewan, salah satunya Husniah Rahman dari Fraksi Demokrat. Ia mempertanyakan keabsahan Paripurna LKPJ yang dianggap digelar di luar batas waktu sesuai ketentuan Undang-undang.
"Yang saya pertanyakan, undang-undang mana yang dijadikan dasar pelaksanaan paripurna ini? Karena sudah lewat tiga bulan dari masa anggaran berakhir," seru Husniah di tengah sidang.
Namun alih-alih memberi penjelasan yuridis, Ketua DPRD justru menjawab dengan alasan politis yang dinilai tidak menyentuh substansi. Reaksi tersebut memperkuat kesan bahwa pimpinan dewan belum memahami mekanisme secara menyeluruh.
"Jawaban Ketua DPRD tidak nyambung. Ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut integritas kelembagaan. Jangan main-main dengan konstitusi daerah," ujar Dangker geram.
LSM Barapi menegaskan, jika PKB tak segera mengambil langkah evaluasi, maka krisis kepercayaan terhadap DPRD Takalar bisa makin dalam. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang paham aturan, bukan hanya jabatan.
"Kalau PKB masih ingin dipercaya rakyat, segera cari kader yang benar-benar layak. DPRD itu bukan panggung latihan politik," pungkas Dangker.
