LUWU-Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai dugaan kejanggalan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 313 Kaliba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, pihak sekolah akhirnya buka suara.
Bendahara sekolah Andi Kende menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan masyarakat.Dalam laporan yang diterbitkan oleh media Info Terkini Dan Beberapa media Online disebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS di SDN 313 Kaliba. Namun, bendahara sekolah mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses konfirmasi yang dilakukan media tersebut.
Menurut bendahara, nomor kontak yang digunakan oleh pihak media untuk meminta klarifikasi ternyata bukan milik kepala sekolah. Saat dihubungi melalui WhatsApp, pemilik nomor tersebut hanya memberikan jawaban singkat tanpa menyatakan identitasnya dengan jelas.
"Iya, insya Allah ke depannya lebih baik dan kami akan lakukan sesuai dengan anggaran sekolah kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya," demikian jawaban yang diberikan melalui pesan WhatsApp.
Hal ini membuat pihak sekolah merasa heran karena hingga berita diterbitkan, belum pernah ada konfirmasi langsung kepada kepala sekolah terkait dugaan tersebut.
Bendahara menyayangkan sikap pemilik nomor yang dihubungi, karena tidak mengklarifikasi bahwa dirinya bukan kepala sekolah SDN 313 Kaliba.
"Saya tidak menyalahkan media karena sudah mencoba melakukan konfirmasi. Tapi yang kami sayangkan, kenapa pemilik nomor yang dihubungi tidak mengklarifikasi bahwa dia bukan kepala sekolah? Sehingga informasi yang diterima menjadi kurang akurat," ujar bendahara.
Lebih lanjut, bendahara memastikan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN 313 Kaliba telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait jika diperlukan.
"Kami bekerja sesuai dengan regulasi dan transparan dalam penggunaan anggaran. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, kami siap memberikan klarifikasi dengan bukti yang ada," tegasnya.
Pihak sekolah berharap agar informasi yang beredar di masyarakat tetap berimbang dan berdasarkan fakta yang valid.
Meskipun pihak sekolah telah memberikan klarifikasi, sejumlah aktivis tetap berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum. Mereka akan melaporkan dugaan ini ke aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan memasukkan laporan ke Kejaksaan Negeri Luwu. Kami meminta agar mereka turun langsung melakukan penyelidikan atau memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan," ujar seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya. (Tim/Red)
