 |
| FOTO ILUSTRASI |
INFO TERKINI| Aroma tak sedap mulai tercium dari proyek kemanusiaan untuk mencerdaskan bangsa. Program Revitalisasi dan Rehabilitasi Sekolah di wilayah UPT XI kini tengah menjadi sorotan tajam setelah munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang sistematis. Bukan sekadar kabar burung, tim investigasi INFO TERKINI menemukan indikasi adanya tekanan terhadap sejumlah kepala sekolah demi menyetor sejumlah dana yang diistilahkan sebagai "jatah pimpinan".
Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari lapangan, para kepala sekolah mengaku berada dalam posisi terjepit. Mereka diduga kerap menerima "teror" verbal melalui sambungan telepon hampir setiap hari.
Isinya senada: menagih setoran anggaran proyek yang seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Ancaman Jabatan dan Hambatan Anggaran
Dugaan skandal ini semakin memprihatinkan karena disertai dengan ancaman yang menyerang psikologis para pendidik. Para narasumber yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekhawatiran yang sama yakni Dugaan hambatan dalam pencairan anggaran hingga ancaman mutasi atau pencopotan jabatan jika "permintaan" tersebut tidak segera dipenuhi.
Jika terbukti benar, praktik ini jelas mencederai integritas dunia pendidikan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Fungsi kontrol sosial kini mendesak otoritas terkait untuk mengusut tuntas aliran dana yang diklaim sebagai "jatah Kepala Cabang Dinas" tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi birokrasi di wilayah UPT XI.
Kepala Cabang Dinas Membantah Keras
Menanggapi tudingan serius tersebut, Kepala Cabang Dinas wilayah setempat memberikan klarifikasi melalui pesan singkat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pungutan apa pun terkait dana revitalisasi tersebut.
"Tabe pak, saya sebagai pimpinan di cabang dinas tidak pernah melakukan permintaan atau pungutan terhadap sekolah yang mendapatkan dana revitalisasi. Bahkan saya pernah menelpon kepala sekolah yang dimaksud dan mengaku tidak ada permintaan dana seperti yang dituduhkan. Saya merasa bahwa dugaan itu sudah mengarah pada fitnah dan sengaja membangun wacana adanya pungutan liar," tegasnya pada Rabu (25/2/2026) . (Tim/Red)
