Dalam arahannya sebagai Ketua Pengarah TPPS, Patahudding menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan merupakan persoalan strategis yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
“Fokus utama kita adalah hasil nyata, bukan sekadar sering berkumpul dalam rapat. Kalau aturannya memungkinkan, lebih baik anggarannya diarahkan langsung ke bidan atau tenaga gizi agar penurunan stunting bisa dipercepat,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dalam memastikan ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan sehat sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak.
“Lingkungan dan kondisi tempat tinggal yang sehat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Patahudding mengajak seluruh peserta rakor untuk menjadikan forum ini sebagai momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program stunting yang telah dilakukan di lapangan.
“Segera petakan anak-anak yang masih mengalami stunting, lalu berikan intervensi cepat dan tepat. Kita semua harus bekerja bersama agar anak-anak ini bisa tumbuh sehat dan terbebas dari stunting,” tegasnya.
Ia menutup sambutannya dengan menyerukan penguatan komitmen dan kerja sama lintas sektor demi menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Luwu.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu, Masling Malik, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh anggota TPPS dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting.
“Melalui rakor ini, diharapkan tercipta keselarasan antara program dan kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, serta melibatkan berbagai pihak terkait,” ungkap Masling.
Rakor ini diikuti oleh 242 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), TP-PKK, camat, kepala desa/lurah, kepala puskesmas, dan petugas keluarga berencana (PKB).
Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program Bangga Kencana Tahun 2025, menyusun strategi kebijakan serta rencana aksi percepatan penurunan stunting, dan menghasilkan laporan pelaksanaan TPPS sesuai indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).(*)
