TAKALAR, Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Takalar (LKPJ) tahun Anggaran 2024 yang di gelar di lantai 2 Senin (8/4/2025). Diwarnai intrupsi Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.
Rapat istimewa yang sedianya berjalan mulus harus terhenti, suara lantang Anggota Fraksi Partai Demokrat Ir. Husniah Rahman yang mempertanyakan keabsahan Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar H. Rijal Tawang yang dihadiri Bupati Takalar dan seluruh Anggota DPRD Takalar.
Protes Anggota Fraksi Partai Demokrat itu membuat suasana tak bergeming, Husniah yang sering disapa Bunda Tayu ini melayangkan Protes terkait Rapat yang digelar hari ini yang tidak melalui proses yang sah didalam aturan undang undang.
"Saya mempertanyakan undang-undang mana yang kita gunakan keabsahannya untuk penyerahan LKPJ pada hari ini, yang mana sudah melewati batas waktu tiga bulan setelah berakhirnya masa anggaran." Ungkap Husniah.
Lebih lanjut Politisi senior Partai Demokrat ini menegaskan Rapat Paripurna LKPJ harusnya tetap mengikuti regulasi yang telah di atur bukan malah mengabaikannya.
"Di dalam Rapat Paripurna DPRD ini, tata tertib DPRD belum selesai. Padahal forum ini seharusnya merujuk pada tata tertib, yang mana tata tertib itu sendiri mengacu pada undang-undang di atasnya," Tegas Husniah.
Ia pun menegaskan terkait sikap fraksinya dalam sidang Paripurna Penyerahan Dokumen LKPJ Hari ini,
"Atas nama Fraksi Partai Demokrat kabupaten Takalar pada hari ini bersedia menerima Penyerahan LKPJ Tahun Anggaran 2024 dengan catatan Apabila dikemudian hari berdampak hukum maka fraksi Demokrat DPRD kabupaten Takalar tidak terlibat didalamnya," Tegas Husniah dihadapan Pimpinan DPRD Takalar.
Meski sempat diwarnai intrupsi, Sidang Paripurna Penyerahan DPRD Kabupaten Takalar LKPJ Tahun Anggaran 2024 tetap dilanjutkan.(*)
