Hanura Pecah, Oso dan Kubu Lawan Diminta Tempuh Islah

Polemik internal Hanura yang terpecah dalam dua kubu menjadi sorotan. Senior yang juga salah satu pendiri Hanura, Djafar Badjeber, meminta salah satu kubu mengalah agar konflik tak berkepanjangan seperti parpol lain.

Djafar mengibaratkan konflik Hanura tak tertutup kemungkinan bisa seperti masalah dualisme parpol lain. Target politik ke depan untuk Pemilu 2019 harus diingat menjadi harapan bersama partai.

"Agama menyuruh kita untuk musyawarah, apalagi nama partai ini Hati Nurani Rakyat. Pahami dan hayati itu dengan sungguh-sungguh. Dukungan Hanura kepada Joko Widodo bisa menjadi mentah dan buyar kalau Partai Hanura gagal sebagai peserta Pemilu legislatif," kata Djafar dalam keterangannya, Rabu, 17 Januari 2018.

Dia meminta agar Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto, bisa bergerak cepat untuk meredakan kisruh ini. Menurutnya, tak tepat bila Wiranto hanya meminta mengembalikan polemik saling memecat ini kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Pentingnya sikap Wiranto, menurutnya pengalaman pecahnya parpol lain harus dijadikan pembelajaran. "Mereka seharusnya belajar dengan dua atau tiga partai yang mengalami konflik dan sampai kini ada yang belum selesai," ujarnya.

Djafar secara pribadi juga heran dengan kisruh pemecatan Oesman Sapta Odang dari posisi Ketua Umum. Pemecatan ini seperti bak petir di siang bolong yang mengejutkan. Mengejutkan karena Oso merupakan calon tunggal pengganti Wiranto dalam Munaslub Hanura.

Bagi dia, ada elite kelompok yang sengaja membuat gaduh dengan memulai memecat Oso. "Tampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," tutur Djafar.
Hanura Pecah, Oso dan Kubu Lawan Diminta Tempuh Islah

Kemudian, alasan mosi tak percaya karena Oso melanggar AD/ART partai sebaiknya dibicarakan secara musyawarah. Munculnya mosi tak percaya yang ditindaklanjuti pemecatan hanya tindakan provokatif.

"Mana pelanggaran itu? Mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu? Kalau toh katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai," tutur Djafar.

Verifikasi Faktual

Dewan Pimpinan Pusat kepengurusan Oso menggelar rapat dengan sejumlah DPD seluruh Indonesia, Rabu, 17 Januari 2018. Rapat ini mengusung tema "Konsolidasi Organisasi Menghadapi Verifikasi Faktual KPU Menuju Pemilu 2009" di Hotel Manhattan, Kuningan.

Dalam agenda rapat yang dilakukan hari ini diklaim dihadiri perwakilan dari 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 415 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Dalam rapat itu, ada pernyataan sikap dan dukungan terhadap Oso sebagai Ketua Umum.

"Anda lihat sendiri kan, saya enggak minta, tapi itu lah bahwa semangat daerah-daerah, DPC, DPC itu datang ke sini untuk menyatakan dukungannya kepada saya," kata Oso di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2018.

Oso menuturkan bahwa ini bukan persoalan dukung mendukung tapi soal adanya isu-isu yang mereka dengar, yang bikin mereka tidak tenang di daerah. "Mereka datang ke sini menyampaikan aspirasi mereka secara jujur, tulus, dan ikhlas," ujarnya.

Suara dukungan juga mengalir dari DPD Hanura Jawa Tengah. Ketua DPD Hanura Jateng, Bambang Raya, menyebut, sikap pihaknya di daerah jelas masih mengakui Oso sebagai Ketua Umum. Ia beralasan kepemimpinan Oso tercatat resmi dan legalitasnya diakui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (one)